JUNISKA PLD OKI

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Lempuing Jaya ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten OKI, unsur DPRD Kabupaten OKI, perangkat daerah terkait, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan perempuan.

Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menghimpun dan menyepakati usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbang desa dan kelurahan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada RKPD Tahun Anggaran 2027.

Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan dibahas secara partisipatif, mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya.

Camat Lempuing Jaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas yang tepat, mengingat keterbatasan anggaran serta perlunya program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui Musrenbang Kecamatan ini, diharapkan usulan yang disepakati benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Lempuing Jaya,” ujarnya.

Hasil Musrenbang Kecamatan Lempuing Jaya selanjutnya akan dibawa ke forum perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten OKI sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2027.

Dengan terselenggaranya Musrenbang ini, Pemerintah Kecamatan Lempuing Jaya berharap terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, demi mendukung terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang maju dan sejahtera.

Bagi para pendamping desa, pengabdian bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah komitmen mendampingi desa dari hulu ke hilir—di tengah keterbatasan, dinamika sosial, dan tantangan lapangan yang tak selalu mudah. Namun semua pengorbanan itu, pada akhirnya, belum sepenuhnya berbuah kepastian.

Meski demikian, semangat pendamping desa tidak berhenti pada selembar SK. Jejak pengabdian telah tertanam di desa-desa: tata kelola yang lebih baik, masyarakat yang lebih berdaya, dan harapan yang pernah tumbuh bersama.

Menutup tahun 2025, harapan tetap disematkan. Semoga tahun 2026 membawa kebijakan yang lebih berpihak, penghargaan yang lebih adil, dan masa depan yang lebih pasti bagi para pendamping desa yang telah mengabdikan diri dengan tulus.

Kedekatan Pendamping Desa dengan pemerintah desa dan masyarakat menjadikannya pihak yang paling cepat mendeteksi potensi penyimpangan, ketidaksesuaian anggaran, maupun pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Namun, keterbatasan kewenangan yang hanya bersifat pendampingan dan rekomendatif menyebabkan banyak temuan di lapangan tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif. Kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Desa sejak dini.

Secara fungsional, Pendamping Desa seharusnya diberi kewenangan pengawasan yang lebih berdaya guna, seperti kewenangan melakukan pemeriksaan administratif dan verifikasi teknis terhadap dokumen dan realisasi kegiatan desa. Bahkan, dalam kerangka pencegahan dan pembinaan, Pendamping Desa idealnya diberi peran sebagai pelaksana audit pendahuluan atau audit internal berbasis pembinaan, yang hasilnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah atau aparat pengawas resmi.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Pendamping Desa juga akan memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Dengan posisi yang independen dari struktur pemerintahan desa, Pendamping Desa berpotensi menjadi pengawas yang objektif, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini sekaligus dapat mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada audit yang bersifat insidentil dan reaktif.

Dengan demikian, penguatan kewenangan Pendamping Desa dalam pengawasan dan audit Dana Desa merupakan kebutuhan strategis dalam rangka memperbaiki tata kelola Dana Desa. Penguatan tersebut tentu harus disertai dengan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas, serta mekanisme pengawasan berjenjang, agar fungsi Pendamping Desa tidak hanya bersifat formalitas pendampingan, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan desa.

Proses pelaksanaan diawali dengan musyawarah desa yang membahas perencanaan kegiatan, penetapan BUMDes sebagai pengelola, penentuan kelompok peternak penerima manfaat, serta penyusunan mekanisme pengelolaan usaha dan sistem bagi hasil. Hasil musyawarah menjadi dasar dalam penyusunan regulasi desa dan rencana kerja kegiatan.

Tahapan kegiatan meliputi pengadaan bibit kambing yang sehat dan produktif, pembangunan atau perbaikan kandang ternak, pengadaan pakan, vitamin, dan obat-obatan, serta pendistribusian kambing kepada kelompok peternak sesuai ketentuan. BUMDes Wahyu Abadi bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi, keuangan, serta pengawasan jalannya kegiatan.

Selama masa pemeliharaan, dilakukan pendampingan teknis peternakan, perawatan dan pemberian pakan secara rutin, pengendalian kesehatan ternak, serta pencatatan perkembangan dan reproduksi kambing. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Desa dan pendamping desa untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran sebesar Rp. 206.791.800,- dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Ternak Kambing Ketahanan Pangan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.      Meningkatkan ketahanan pangan desa, khususnya ketersediaan sumber protein hewani bagi masyarakat.

2.      Menambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok peternak penerima manfaat.

3.      Mendorong pertumbuhan usaha ekonomi desa melalui penguatan unit usaha peternakan BUMDes.

4.      Meningkatkan kapasitas dan keterampilan peternak dalam budidaya kambing yang baik dan berkelanjutan.

5.      Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif berbasis potensi lokal.

6.      Memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang profesional dan mandiri.

Output Kegiatan

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Ternak Kambing Ketahanan Pangan Tahun 2025 antara lain:

1.      Terbentuk dan beroperasinya unit usaha ternak kambing yang dikelola oleh BUMDes Wahyu Abadi.

2.      Tersedianya kambing ternak yang sehat dan produktif sebagai aset usaha desa dan kelompok peternak.

3.      Tersedianya kandang dan sarana pendukung peternakan yang layak dan sesuai standar.

4.      Terlaksananya sistem pengelolaan dan bagi hasil usaha ternak yang transparan dan berkelanjutan.

5.      Tersusunnya administrasi, laporan kegiatan, dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana Desa.

Outcome Kegiatan

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1.      Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, khususnya keluarga peternak.

2.      Terwujudnya ketahanan pangan desa yang berkelanjutan, dengan meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan hewani.

3.      Berkembangnya usaha ternak kambing sebagai usaha unggulan desa, yang mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

4.      Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme BUMDes dalam mengelola usaha ekonomi desa.

5.      Terbangunnya ekosistem peternakan desa yang berkelanjutan, berbasis partisipasi masyarakat dan potensi lokal.

Proses kegiatan diawali dengan musyawarah desa untuk membahas perencanaan kegiatan, penetapan BUMDes sebagai pengelola, penentuan kelompok penerima manfaat, serta penyusunan mekanisme pengelolaan dan sistem bagi hasil. Hasil musyawarah menjadi dasar dalam penyusunan regulasi dan rencana kerja kegiatan.

Tahapan pelaksanaan meliputi pengadaan bibit kambing yang sehat dan produktif, penyediaan kandang ternak, pengadaan pakan, vitamin dan obat-obatan, serta pembagian kambing kepada kelompok peternak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. BUMDes Maju Bersama bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, dan pengawasan kegiatan.

Selama proses pemeliharaan, dilakukan pendampingan teknis peternakan, perawatan rutin, pengendalian kesehatan ternak, serta pencatatan perkembangan dan reproduksi kambing. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Desa dan pendamping desa guna memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran sebesar Rp. 138.925.000,- dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Ternak Kambing Ketahanan Pangan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.      Meningkatkan ketahanan pangan desa, khususnya ketersediaan sumber protein hewani.

2.      Menambah sumber pendapatan masyarakat, terutama bagi kelompok peternak penerima manfaat.

3.      Mendorong pengembangan usaha ekonomi desa melalui unit usaha peternakan BUMDes.

4.      Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak dalam budidaya kambing yang baik dan berkelanjutan.

5.      Menciptakan lapangan kerja dan usaha produktif bagi masyarakat desa.

6.      Memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi dan pengelola usaha desa.

Output Kegiatan

Output yang dihasilkan dari Kegiatan Ternak Kambing Ketahanan Pangan Tahun 2025 antara lain:

1.      Terbentuk dan berjalannya unit usaha ternak kambing yang dikelola oleh BUMDes Maju Bersama.

2.      Tersedianya kambing ternak produktif sebagai aset usaha desa dan kelompok peternak.

3.      Meningkatnya pendapatan BUMDes dan masyarakat dari hasil pengelolaan dan pengembangan ternak kambing.

4.      Terlaksananya sistem pengelolaan dan bagi hasil yang transparan dan berkelanjutan.

5.      Terwujudnya ketahanan pangan desa yang lebih kuat berbasis potensi lokal.

6.      Tersusunnya laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

Proses pelaksanaan kegiatan diawali melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDesa Sukses Bersama, pendamping desa, serta unsur masyarakat. Dalam musyawarah tersebut disepakati bahwa pengelolaan kegiatan ketahanan pangan dilaksanakan melalui BUMDesa sebagai upaya penguatan kelembagaan ekonomi desa dan peningkatan keberlanjutan usaha ketahanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BUMDesa Sukses Bersama sesuai dengan rencana usaha, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, BUMDesa melibatkan kelompok masyarakat dan penerima manfaat secara aktif. Pemerintah Desa bersama pendamping desa melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Realisasi Output Kegiatan

Adapun output yang telah terealisasi dari kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDesa Sukses Bersama, antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan ketahanan pangan Desa Sungai Belida sesuai dengan hasil Musyawarah Desa dan ketentuan APBDes Tahun Anggaran 2025.

2. Berfungsinya BUMDesa Sukses Bersama sebagai pengelola kegiatan ketahanan pangan desa.

3. Tersalurkannya Dana Desa sebesar Rp 214.545.800 kepada BUMDesa Sukses Bersama sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Terlaksananya kegiatan usaha ketahanan pangan yang melibatkan kelompok masyarakat penerima manfaat.

5. Tersusunnya dokumen administrasi, laporan pelaksanaan kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan oleh BUMDesa.

Manfaat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDesa Sukses Bersama memberikan manfaat nyata bagi Desa Sungai Belida, antara lain:

1.      Meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat Desa Sungai Belida.

2.      Mendorong penguatan peran BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa.

3.      Membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui kegiatan ketahanan pangan.

4.      Meningkatkan kemandirian desa dalam pengelolaan usaha produktif berbasis potensi lokal.

5.      Mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.